Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

Penelitian dilakukan di lingkungan Universitas Indonesia Kampus Baru UI Depok, khususnya pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI (gedung ILRC/DRPM, Kampus Baru UI Depok), juga pada Unit-unit Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, dan Badan Penjaminan Mutu UI (gedung Pusat Administrasi UI Lantai 7). Dilakukan selama 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak Desember 2015 sampai dengan Juni 2017. Sebelumnya peneliti telah melakukan tahapan observasi sejak Tahun 2012.
Selama 18 (delapan belas) bulan penelitian, terbagi atas beberapa tahapan: (1) tahap awal studi penjajakan di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan manajemen mutu riset internasional, (2) tahap pengajuan judul, konsultasi, dan penyusunan proposal, (3) tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, (4) tahap penulisan laporan penelitian.
Pihak-pihak yang menjadi unit pengamatan untuk evaluasi tahap pertama adalah pihak Staf/Manajemen/Kasubdit Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Manajemen/Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Manajemen/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Manajemen/Kepala Badan Penjaminan mutu, Manajemen/Staf Sistem Informasi Data, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

C. Pendekatan, Metode, dan Desain Penelitian
Sebagaimana diketahui bahwasannya penelitian evaluasi kebijakan merupakan jenis penelitian yang berasal dari rumpun ilmu-ilmu sosial (social sciences). Seperti halnya penelitian dari rumpun ilmu lainnya, maka langkah-langkah yang ditempuh pun bersifat umum atau relatif sama dengan penelitian jenis lainnya. Menurut Robert P. Meyer dan Ernest Greenwood dalam Nugroho yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia dengan judul Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial (1984). Dikatakan sebagai berikut:
“….penelitian kebijakan adalah penelitian empirik yang dilakukan untuk memverifikasikan proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembuatan kebijakan…Penelitian kebijakan dapat dipikirkan sebagai penelitian sosial terapan karena penelitian kebijakan memiliki fokus utama yang sama dengan peneltian sosial terapan, yaitu dalam pemecahan masalah praktis…Penelitian kebijakan berorientasi pada tujuan, dalam arti penelitian ini cenderung memusatkan perhatian pada tujuan, begitu juga pada alat yang dilibatkan dalam suatu arah tindakan yang diusulkan…..Penelitian kebijakan berpusat pada tindakan. Fungsinya yang terakhir bukan semata-mata untuk menghasilkan prediktor atau deskriptor mengenai kondisi-kondisi atau mengenai kebutuhan di mana kebutuhan kebijakan harus disampaikan, melainkan juga menghasilkan dan memvalidasikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.” (Meyer & Greenwood, 1984, 66-70).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sebagian besar akademisi yang menulis tentang Metode Peneitian Kebijakan melakukan hal yang sama, yaitu “tidak membedakan” antara analisis kebijakan dan riset kebijakan. Misalnya, Sudarwan Danim yang mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai berikut:
“….penelitian yang dimaksudkan guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah sosial … penelitian kebijakan dapat didefinisikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan….. Kekhasan penelitian kebijakan terletak pada fokusnya, yaitu berorientasi pada tindakan untuk memecahkan masalah sosial yang unik, yang jika tidak segera dipecahkan akan memberikan efek negatif yang sangat luas.” (Danim, 2005, h.23)

Pemahaman tentang analisis kebijakan tidak serta-merta berkenaan dengan analisis untuk merumuskan tujuan kebijakan, namun dapat pula berkaitan dengan analisis mengenai isi kebijakan. Analisis kebijakan dalam bentuk penelitian isi (content) kebijakan biasanya berbentuk analisis dalam kerangka hukum dan kelembagaan suatu kebijakan. Metode yang dilakukan biasanya analisis isi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, penelitian tentang proses (process) kebijakan berkenaan dengan bagaimana kebijakan dibentuk dan dilaksanakan dalam suatu lingkungan kebijakan tertentu. Penelitian tentang hasil (output) kebijakan dilakukan dalam bentuk kajian tentang hasil dari suatu kebijakan.
Diketahui, bahwa proses kebijakan publik terdiri atas: rumusan, implementasi, kinerja, dan lingkungan kebijakan, sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.1. sebagai berikut:

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Lillian

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out
x

Hi!
I'm Camille!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out